MASYARAKAT
DESA DAN MASYARAKAT KOTA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA
Desa, Ujung Tombak Pembangunan Nasional
Pelaksanaan
Kegiatan
Nasional yang diselenggarakan Direktorat Jenderal PMD, Kementerian Dalam Negeri
seperti, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), Lomba Desa dan
Kelurahan, Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK), dan Gelar Teknologi Tepat Guna
(Gelar TTG) dapat dijadikan ajang pertemuan bagi para aparat pemerintah
provinsi, kabupaten dan kota sebagai media untuk saling, tukar pengalaman dalam
pelaksanaan berbagai program serta kebijakan.
Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal PMD, Drs. Ayip Muflich, SH,MS.i dalam
sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Sekditjen PMD, Drs. H. Achmad Zubaidi,
M.Si, dalam Rapat Kerja Teknis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Rakernis PMD)
Tahun 2011, di Pontianak. Rakernis PMD ini diselenggarakan di sela-sela
kegiatan Peringatan Gerakan Nasional Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat VIII
(BBRGM) dan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke- 39.
Diharapkan, pertemuan tersebut menghasilkan suatu gambaran tentang permasalahan
di daerah serta solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan
tersebut. “Pemetaan terhadap berbagai isu-isu strategis serta solusi yang
dihasilkan agar menjadi salah satu tolak ukur kita dalam merencanakan program
dan kegiatan untuk tahun anggaran 2012 sehingga kebijakan yang dihasilkan oleh
daerah dapat mendukung pemerintah dalam menanggulangi permasalahan nasional,”
jelas Ayip.
Menurut Dirjen,bahwa ujung tombak pembangunan nasional adalah pembangunan di
tingkat pedesaan. Kebijakan ini kiranya dapatlah dipahami, mengingat dari
sekitar 234,2 juta penduduk Indonesia, sekitar 14,15 % adalah penduduk miskin,
dan mereka umumnya tinggal di perdesaan dan daerah kumuh perkotaan. “Untuk itu
perlu kiranya kita duduk bersama dalam pertemuan ini untuk melakukan pemetaan
terhadap berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat kita angkat
dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah masing-masing,” kata
dia.
Dalam Rakernis PMD yang dipimpin Sekditjen, Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si,
bertanya ke beberapa peserta yang berasal dari beberapa wilayah di Indonesia,
apakah ada diantara para peserta yang hadir menginginkan agar provinsinya dijadikan
kegiatan akbar BBRGM pada tahun 2012. Zubaidi pun dengan bijak menampung
beberapa usulan yang menurut pendapatnya untuk melakukan kegiatan nasional
tidak hanya melibat perorangan tetapi melibatkan banyak pihak dengan berbagai
pertimbangan. Bahkan ketika ada peserta yang usul agar kegiatan tersebut
diselenggarakan di Papua, Zubaidi berpendapat tidak semudah itu
menyelenggarakan kegiatan nasional di sana, “Yang paling utama jadual
penerbangan ke sana sangat terbatas, begitu juga sarana dan prasarana yang ada,
“kata dia.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Direktorat
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD, Drs. Nuryanto, MPA meminta
kepada para peserta Rakernis PMD untuk mencermati makna penting dari kegiatan
BBRGM yang senantiasa dihadiri oleh presiden RI. “Ada kajian politis bahwa
nilai-nilai dan makna yang besar bagi bangsa jangan hanya terlihat pada bulan
mei. Bulan Mei mewarnai 11 bulan lainnya bahwa semangat gotong royong ada di
setiap bulan, “kata Nuryanto.
Nuryanto meminta hendaknya kegiatan nasional BBRGM tidak sekedar seremonial
semata, tetapi bermanfaat bagi masyarakat,” Kedepan kita wujudkan semangat
gotong royong lebih ditingkatkan,”kata dia. Dalam Rakernis PMD ada beberapa
point yang dibahas oleh para peserta diantaranya tentang BumDesa dan pasar
desa, BBRGM dan HKG PKK lomba desa/kelurahan, Gelar TTG dan Anugerah Si
Kompak.
Terbatas SDM
Kasubdit
pengkreditan dan Simpan Pinjam, Direktorat Usaha Ekonomi Masyarakat, Anang
Sudiana,SE,MM, mengungkapkan, BumDesa dinilai kurang banyak. Hal ini
disebabkan, terbatasnya SDM. “SDM yang mengelola BumDesa masih lemah karena
kurangnya mengikuti Bintek. Seandainya sudah mengikuti Bintek, kerap dimutasi
akibatnya menghambat perkembangan keberadaan BumDesa,”kata anang yang
berharap agar sosialisasi BumDesa dilaksanakan berulang-ulang sehingga
mendorong desa untuk membentuk BumDesa. Menurut dia, masalah lain yang
menyebabkan BumDesa kurang berkembang karena keuangan daerah yang terbatas.
Daerah tidak memprioritaskan pembentukan BumDesa, “Untuk itu kemitraan dengan
pemilik modal sangatlah dibutuhkan.
Ia menambahkan, selain masalah BumDesa masalah lain adalah tentang pasar desa.
Saat ini pasar desa dibanjiri pasar modern. Ini disebabkan lemahnya pengawasan,
karena diperlukan proteksi keberpihakan pasar desa. Selain itu, terbatasnya
dana untuk pembangunan pasar desa, provinsi juga kesulitan membangun pasar desa
yang nyaman.
“Masih adanya pengelolaan pasar desa oleh kabupaten, kepemilikan asset tidak
jelas. Padahal bila diserahkan ke desa bisa dikelola dengan bagus karena
dilaksanakan oleh desa itu sendiri,”kata dia seraya menambahkan, pengurusan
pasar desa masih bersifat tradisional.Sehingga perlu diadakan Bintek,”.
Sementara itu, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat
Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Drs. Nuryanto, MPA menuturkan
permasalahan-permasalahan yang kerap dialami dalam kegiatan BBRGM diantaranya
banyak daerah belum menganggarkan kegiatan BBRGM. Belum libatkan SKPD lain,
masih ada aparat PMD belum paham ke-PMDan sehingga perlu sosialisasi BBRGM.
Sedangkan Direktur Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Direktorat
Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat, Dr.Ir. Sapto Supono,M.Si,
mengatakan agar pelaksanaan BBRGM dan HKG PKK tetap disatukan dengan
alternatif waktu awal Mei untuk pencanangan tingkat nasional dan akhir
Mei untuk acara puncak di tingkat provinsi,”Pada acara puncak BBRGM dan HKG PKK
diusulkan pula pemberian penghargaan kepada Pemda berprestasi,”katanya.
(Liefyany)
Kota, Masyarakat kota dan pembangunan kota
Masyarakat kota adalah sekumpulan orang yang hidup dan bersosialisasi di daerah
yang mungkin bisa dikatakan lebih maju dan lebih modern dan mudah untuk
mendapatkan suatu hal yang dicita-citakan . Karena masyarakat kota memiliki
tingkat kegengsian yang sangat tinggi sehingga sulit untuk menemukan rasa
solidaritas yang tinggi maka dari itu masyarakat kota lebih cenderung
individualis, serta tingkat pemikiran, pergaulan dan pekerjaan yang hampir
dapat dipastikan berbeda dengan masyarakat di desa .
Masyarakat kota terkadang memikirkan
kegengsian yang sangat tinggi, karena mereka ingin memiliki sesuatu tanpa
melihat apa yang sesuai ia miliki, sedang untuk masalah solidaritas, kota
terkadang memikirkan individu mereka saja. Pemikiran yang berbeda dengan desa,
pergaulan dikota yang sangat rawan bisa dikatakan sangat bebas, dan banyak
ditemukan di banyak daerah,
Pembangunan Wilayah perkotaan
seharusnya berbanding lurus dengan pengembangan wilayah desa yang berpengaruh
besar terhadap pembangunan kota. Masalah yang terjadi di kota tidak terlepas
karena adanya problem masalah yang terjadi di desa, kurangnya sumber daya
manusia yang produktif akibat urbanisasi menjadi masalah yang pokok untuk
diselesaikan dan pemikiran yang sempit bahwa dengan mengadu nasib di kota maka
kehidupan menjadi bahagia dan sejahtera menjadi masalah serius. Problem itu
tidak akan menjadi masalah serius apabila pemerintah lebih fokus terhadap
perkembangan dan pembangunan desa tertinggal dengan membuka lapangan pekerjaan
dipedesaan sekaligus mengalirnya investasi dari kota dan juga menerapkan
otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada seluruh daerah untuk
mengembangkan potensinya menjadi lebih baik, sehingga kota dan desa saling mendukung
dalam segala aspek kehidupan.
Opini :
Untuk
melaksanakan pembangunan yang baik diperlukan pemuda yang tangguh yang
mempunyai semangat yang besar.
Kriteria
yang dapat mempengaruhi kualitas bangsa adalah:
1. Jumlah
penduduk.
2. Potensi
ekonomi wilayah.
3. Kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang meliputi pendidikan, kesehatan, produktivitas
olah raga dan kretivitas.
4. Pertumbuhan
ekonomi.
5. Stabilitas
Jika bangsa Indonesia
ini sudah memenuhi lima kriteria diatas mudah-mudahan akan segera terwujud
pembangunan yang dicita-citakan.
No comments:
Post a Comment