KEBERLANJUTAN PEMBANGUNAN
Definisi Pembangunan
Pembangunan
adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan sesuatu
untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejaahteraan manusia. Ekonomi
berkelanjutan adalah buah dari pembangunan berkelanjutan. Ekonomi yang demikian
tetap memelihara basis sumberdaya alam yang digunakan. Tata ekonomi yang
seperti ini dapat terus berkembang dengan penyesuaian-penyesuaian, dan dengan
menyempurnakan pengetahuan, organisasi, efisiensi teknis, serta kebijakan.
Kriteria
Pembangunan
Kriteria
dan indikator pembangunan berkelanjutan yang digunakan untuk menilai suatu
usulan proyek MPB dikategorikan menjadi 4 kelompok: keberlanjutan lingkungan,
ekonomi, sosial dan teknologi
Tiga
kriteria pertama adalah mengenai dampak lokal dari usulan proyek MPB, sehingga
batas wilayah evaluasi adalah lokal. Lebih spesifik lagi, lingkup evaluasi
untuk kategori kriteria keberlanjutan lingkungan adalah wilayah yang mengalami
dampak ekologis langsung akibat usulan proyek. Sementara lingkup evaluasi untuk
kategori kriteria keberlanjutan ekonomi dan sosial adalah batas administratif
kabupaten. Bila dampak ekonomi dan sosial dirasakan lintas kabupaten maka batas
administratsi yang digunakan adalah semua kabupaten yang terkena dampak.
Berbeda dengan ketiga kategori kriteria lainnya, batas evaluasi dari
keberlanjutan teknologi adalah di tingkat nasional.
Suatu
usulan proyek harus memenuhi semua indikator untuk mendapatkan persetujuan
nasional. Metode "ceklist" digunakan untuk mengevaluasi usulan proyek
CDM. Pengusul proyek harus memberikan penjelasan dan justifikasi bahwa usulan
proyeknya memenuhi semua indikator. Bilamana memungkinkan, penjelasan tersebut
memasukkan perbandingan antara kondisi sebelum dan sesudah adanya proyek. Data-data
kuantitatif maupun kualitatif sebagai penunjang justifikasi sebaiknya juga
disertakan. Penjelasan juga dapat mengacu pada peraturan perundangan yang
berlaku yang berkaitan dengan indikator, atau mengacu pada dokumen-dokumen
penunjang yang dilampirkan pada formulir aplikasi. Pada saat evaluasi, Tim
Teknis dan/atau Para Pakar harus menandai setiap indikator dengan
"ya", "tidak", atau "tidak berhubungan". Usulan
proyek berhasil lolos dari kriteria keberlanjutan apabila "tidak"
tidak pernah ditandai.
Dialog
Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan 2015-2019
Pada
hari Kamis (30/1), diadakan Dialog “Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
2015-2019” di Kementerian PPN/Bappenas. Dialog Pembangunan berkelanjutan
merupakan proses pembangunan yang berprinsip pada “memenuhi kebutuhan sekarang
tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan”. Salah satu faktor
yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana
memperbaiki kerusakan lingkungan dengan tanpa mengorbankan kebutuhan
pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Sustainable Development Goals (SDGs)
merupakan salah satu mandat hasil pertemuan the United Nations Conference on
Sustainable Development (UNCSD) yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada
Juni 2012.
Indonesia,
yang diwakili oleh Kemlu bersama dengan Kementrian PPN/Bappenas, bersama dengan negara anggota PBB lainnya
menjadi salah satu negara yang berbagi
30 kursi dalam Open Working Group on
Sustainable Development Goals (OWG on SDGs) untuk mendiskusikan 20 kelompok
isu, untuk menjadi masukan (hasil bottom up) dalam penyusunan Agenda
Pembangunan Global Paska 2015.
Bapak
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas menjadi salah satu anggota
Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development
Financing (IG-SDF), yang akan menjadi
bagian penting untuk aspek pendanaan pelaksanaan Agenda Pembangunan Paska 2015.
Deputi
SDM dan Kebudayaan yang selama ini mengkoordinasikan MDG menyampaikan tentang
capaian MDG dan lebih penting lagi, isu pembangunan manusia (remaining issues)
yang masih perlu menjadi bagian dari Agenda Pembangunan Paska 2015.
Selain
itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bersama Menteri
Keuangan dan Koordinator Perekonomian Nigeria dan Menteri Sekretaris Negara
untuk Pembangunan Internasional Inggris menjadi Co-Chair untuk Global
Partnership for Effective Development Cooperation (GPEDC).
Tahun
2014 adalah tahun terakhir KIB II; dan tahun bagi Pemerintah saat ini untuk
menyiapkan rancangan teknokratik Pembangunan Jangka Menengan 2015-2019; RPJMN
Tahap ke III dalam kurun RPJPN 2005-2025. Untuk itu, acara dialog ini menjadi
salah satu proses yang penting di dalam menyempurnakan rumusan pembangunan
berkelanjutan, baik untuk RPJMN 2015-2019 di tingkat nasional maupun proses penyusunan
SDGs di tingkat global.
Sumber:
No comments:
Post a Comment